JAKARTA, 28 April — Berawal dari permintaan Menteri Desa saat kunjungan di Banten, DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kini resmi mengajukan delapan desa binaan tematik untuk dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya saat bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto di Kantor Kementerian Desa PDT, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dody menjelaskan, gagasan desa binaan tematik ini merupakan respons cepat LDII atas arahan Menteri yang sebelumnya disampaikan dalam agenda silaturahmi Syawal DPW LDII Banten.

“Menindaklanjuti arahan Pak Menteri, kami langsung menyiapkan delapan desa binaan tematik yang tersebar di beberapa pulau,” ujar Dody.

Ia merinci, desa-desa tersebut berada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi. Menurutnya, LDII tidak hanya mengusulkan, tetapi juga telah melakukan pemetaan potensi secara konkret di masing-masing wilayah.

Koordinasi dengan pengurus daerah hingga kepala desa, lanjut Dody, telah dilakukan guna memastikan kesiapan program berbasis potensi lokal.

“Kami sudah komunikasi dengan DPD dan pemerintah desa untuk melihat potensi unggulan sekaligus menyiapkan penggerak di lapangan,” katanya.

Tak hanya berhenti pada perencanaan, LDII juga menyatakan kesiapan untuk langsung mengeksekusi program jika dipercaya mengelola desa binaan tersebut.

Menanggapi hal itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyambut positif inisiatif LDII. Ia menilai organisasi tersebut sebagai mitra strategis yang telah terbukti aktif dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Yandri bahkan meminta agar LDII segera menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan desa binaan yang nantinya akan dijalankan bersama pemerintah.

“LDII kami minta membuat roadmap yang jelas agar pengelolaan desa binaan ini bisa berjalan terarah bersama Kemendes,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) yang telah terjalin sebelumnya antara pemerintah dan LDII, terutama dalam mendorong kemandirian desa.

Lebih lanjut, Yandri menyoroti kontribusi LDII dalam berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, penguatan sumber daya manusia, hingga bela negara. Ia juga menyinggung peran LDII dalam pengembangan komoditas alternatif seperti sorgum.

Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya tantangan besar dalam pembangunan desa, terutama terkait keterbatasan akses teknologi.

“Masih ada sekitar 3.000 desa yang blank spot, belum terjangkau sinyal. Ini jadi pekerjaan rumah bersama,” ucapnya.

Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan serius dalam mempercepat transformasi desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.